Studi Kasus Telematika
1. Penyadapan Australia Terhadap Indonesia.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai penyadapan yang dilakukan Australia ke Indonesia merusak hubungan baik kedua negara. Apa yang dilakukan Australia, kata Jusuf, merupakan hal yang salah.
"Penyadapan yang dilakukan Australia melanggar persahabatan-persahabatan antar negara," kata pria yang akrab disapa JK ini, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (22/11/2013).
JK menilai, tindakan pemerintah Indonesia dengan memanggil duta besar sudah merupakan tindakan keras. "Suatu tindakan yang salah dan ilegal, serta tidak etis buat suatu negara sahabat," ujarnya soal penyadapan yang dilakukan Australia.
Tanggapan :
Dalam hal ini, penyadapan yang dilakukan oleh Australia adalah suatu tindakan ilegal. Tanpa adanya permasalahan diantara Indonesia dan Australia, Australia malah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan sedikit "gesekan" antara dua kubu. Kedua negara diketahui memiliki hubungan yang baik secara diplomatik. Hal lain yang menjadi kekhawatiran adalah permasalahan yang semakin rumit dan tak kunjung menemukan titik damai, maka terjadilah perang. Andaikan terjadi perang makan, akan terlihat konyol jika dilihat dari sudut pandang penyebabnya.
2. Penyadapan KPK terhadap Kabareskrim Susno Duadji
Konfrontasi cicak (KPK) versus buaya (Polri) yang terjadi pada 2009 berawal dari penyadapan telepon genggam mantan Kepala Badan Reserese dan Kriminal Mabes Polri Susno Duadji oleh KPK. KPK menyadap telepon genggam Susno karena pria berbadan tambun itu terindikasi terlibat kasus penggelapan dana nasabah Bank Century. Susno, kala itu, diduga menerima uang Rp 10 miliar.
Tanggapan :
Menurut saya, sebenarnya KPK sah-sah saja melakukan hal itu. KPK adalah salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap perseorangan/oknum yang diduga terindikasi terlibat kasus korupsi. Jika kewenangan KPK dipersempit, maka akan banyak celah secara komunikasi yang bisa menjadi cara seorang koruptor untuk melakukan tindakan korupsinya. Saya rasa, jika KPK memiliki bukti yang cukup kuat untuk melakukan audit/penyadapan, KPK sah-sah saja melakukan hall itu karena KPK berjuang untuk menyelamatkan aset Negara.
3. Solusi Penyadapan
Jakarta, KOMPAS.com — Salah satu solusi mencegah penyadapan telekomunikasi pejabat tinggi negara oleh negara asing adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam negeri. Beberapa metode dan teknologi antisadap sudah dimiliki berupa pembungkusan data atau enkripsi serta pemanfaatan metode telekomunikasi tertutup.
"Metode enkripsi adalah membungkus data yang dikirim melalui sistem jaringan kabel serat optik ataupun jaringan satelit. Memang tetap bisa disadap, tetapi tidak dapat dibaca kecuali oleh penerima yang dituju,” kata Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia pada Pusat Teknologi Informatika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kelik Budiana pada konferensi pers bersama Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI), Jumat (22/11/2013) di Jakarta.
"Metode pembungkusan data membutuhkan kunci untuk membuka. Kuncinya bisa diubah setiap waktu," kata Kelik.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) LT Handoko mengatakan, pemanfaatan teknologi telekomunikasi terbuka mengandung risiko disadap. Penyadapan bisa dihindari dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi tertutup, seperti yang dikembangkan LIPI, yakni Bandros (Bandung Raya Operation System). Pusat Penelitian Informatika LIPI terletak di Bandung.
"Bandros merupakan jaringan sistem informasi tertutup untuk berbagai kebutuhan komunikasi pemerintah, misalnya digunakan pada saat penanggulangan bencana. Karena sifatnya yang tertutup, teknologi telekomunikasi ini menjadi antisadap," kata Handoko.
Tanggapan :
Saya beranggapan bahwa, jika pemerintah menggunakan fasilitas yang sudah umum digunakan diberbagai negara, dampak positifnya adalah kemudahan transaksi data dan penggunaan yang sudah familiar, namun kekuranganya adalah sistem tersebut memiliki celah yang sama diberbagai macam negara pula. Penggunaan telekomunikasi yang dibuat secara tertutup (privat) dan hanya Indonesia saja yang menggunakan sistem itu, mungkin bisa menjadi salah satu "penangkal" dari penyadapan yang sudah terjadi. Disamping itu penggunaan SDM dari Indonesia juga bisa menjadi salah satu cara menjaga kerahasiaan dari sistem. Meskipun menggunakan perangkat dari luar negeri, asalkan sistem yang dimiliki adalah sebuah sistem yang "uniq" namun tetap bisa melakukan transaksi data, saya rasa ini bisa menjadi solusi kedepanya untuk mencegah penyadapan.
